ukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbtka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1338 ayat (l) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secarzl sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Buku ini menawarkan konsep teoretis hukum perjanjian dan bagaimana teknik penyusunan sebuah kontrak, yang di dalamnya membahas antara lain: konsep teoretis dan pengertian hukum perjanjian; syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak; kontrak-kontrak yang sudah dikenal dalam KUH Perdata (kontrak nominaat) seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai,pinjam-meminjam. pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian; ketentuan-ketentuan umum dalam hukum kontrak; penyusunan, struktur, dan anatomi kontrak; pola penyelesaian sengketa di biclang kontrak: serta berakhirnya kontrak.

Materi buku ini sangat membantu berbagai kalangan seperti praktisi hukum, calon notaris atau notaris, legal clrafter, mahasiswa hukum, maupun masyarakat luas baik dari segi teoretis maupun praktis. Di sisi lain, buku ini dapat menjawab tantangan zaman dengan berkembangnya bidang ekonomi dan perdagangan karena peserta bisnis strngat membutuhkan kontrak perjanjian sebagai bukti telah terjadinya suatu kerja sama antara para pihak.